Jurnal Mengenai Ekonomi Koperasi

STRATEGI KOPERASI DALAM MENGHADAPI

IKLIM USAHA YANG KURANG KONDUSIF

Slamet Subandi*)

                                                                          Abstrak

Permasalahan eksternal yang paling mendasar yang dihadapi oleh koperasi

sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah masalah iklim usaha. Belum

membaiknya iklim usaha dilingkungan koperasi antara lain diindikasikan dari

kesulitan koperasi untuk mengembangkan permodalan, teknologi produksi,

pemasaran, dan informasi. Kesulitan tersebut berpangkal dari adanya berbagai

kondisi baik yang terbentuk secara alami sebagai derivasi dari sistem

perekonomian yang dilaksanakan, maupun yang timbul dari berbagai peraturan

perundang-undangan.

Oleh karenanya dukungan iklim usaha yang kondusif

bagi terbukanya peluang untuk berbisnis dan mengembangkan bisnis sangat

diperlukan bagi mereka. Sementara itu dewasa ini banyak pihak-pihak yang

secara oratoris menyatakan kepedulian, keberpihakan dan komitmennya yang

kuat pada ekonomi rakyat tetapi pada kenyataannya dari sisi kebijakan

operasionalnya, masih banyak pula peraturan perundangan baik di tingkat

pusat maupun di tingkat propinsi, kabupaten dan kota yang justru menjadi

penghalang bagi ekonom rakyat untuk dapat maju dan berkembang.

Strategi, Koperasi, Iklim Usaha, Perundangan.

Pendahuluan

Ekonomi Rakyat

Koperasi sudah dikenal sejak masa kolonial sebagai lembaga ekonomi

rakyat yang berseberangan dengan sistem ekonomi kapitalis/kolonialis yang pada

waktu itu mendominasi perekonomian negeri terjajah. Peran koperasi dalam

era kolonial hanya sebatas memberikan bantuan kepada para anggotanya

terutama pegawai rendahan, para pedagang dan petani miskin. Eksistensi

koperasi dibatasi oleh berbagai peraturan yang tidak berpihak kepada rakyat di

negeri jajahan.

Pembahasan

Perjalanan panjang perjuangan memajukan koperasi adalah sejalan

dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Dalam era

kemerdekaan yang bernuansa demokrasi diharapkan koperasi dapat tumbuh

berkembang sejajar dengan usaha besar.

Harapan tersebut ternyata tidak dapat

terwujud dengan baik. Irama pembangunan koperasi diawal kemerdekaan

ternyata juga diwarnai oleh ketidakmapanan sistem politik. Koperasi baru

memperlihatkan eksistensinya pada era orde baru, tetapi pada waktu itu konsepsi

pembinaan lebih diarahkan pada upaya menjadikan koperasi sebagai kepanjangan

tangan pemerintah dalam mendukung program-program sektoral terutama di

pedesaan, sehingga kemandirian koperasi tidak berkembang dengan baik. Dalam

era reformasi sekarang ini eksistensi koperasi ternyata semakin pudar. Pada

satu sisi koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, dan merupakan salah satu

pilar ekonomi, selayaknya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Pada sisi lain, salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran

dan mengentaskan kemiskinan dilakukan melalui program-program

pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan demikian, melalui pemberdayaan

koperasi diharapkan akan mendukung upaya pemerintah tersebut. Pemerintah

dalam hal ini dituntut untuk dapat menghasilkan program dan kebijakan yang

dapat mendukung pemberdayaan koperasi.

Berbagai hasil kajian maupun penelitian menunjukkan bahwa koperasi

merupakan lembaga perekonomian yang tumbuh dan berkembang dalam sistem

perekonomian nasional yang secara langsung di pengaruhi oleh suasana politik

dan sosial di dalam negeri, serta kondisi perekonomian dunia. Kesemua faktor

eksternal yang bersifat dinamis tersebut membentuk lingkungan hidup koperasi

yang juga bersifat dinamis. Dalam era globalisasi tantangan dan kecenderungan

yang dihadapi ke depan sejalan dengan derasnya perkembangan arus informasi

adalah demokratisasi dan desentralisasi/otonomisasi. Globalisasi dicirikan oleh

semakin ketatnya persaingan, demokratisasi dicirikan oleh kebebasan berfikir,

berkata, dan bertindak, sehingga para pelaku bisnis dituntut untuk selalu inovatif,

kreatif dan mampu beradaptasi. Namun demikian dalam era efisiensi tidak ada

lagi keberpihakan khusus kepada yang lemah, maka untuk menghadapi perubahan

perekonomian dunia yang mengarah pada persaingan bebas tersebut koperasi

seharusnya dapat menampilkan karakteristiknya sebagai kumpulan orang yang

secara bersama-sama dapat membangun kekuatan yang mengarah pada

efisiensi. Namun demikian terlihat kondisi internal koperasi sendiri masih diwarnai

oleh berbagai kelemahan yang menyebabkan koperasi sulit untuk mampu

mengembangkan daya saingnya.

dituangkan dalam berbagai konsepsi pembangunan cenderung mengarah pada

upaya mengejar pertumbuhan melalui berbagai usaha yang bersifat padat modal,

sehingga mereka yang bermodal lemah seperti koperasi akan mudah tersingkir.

Masalah pembangunan koperasi selama era kemerdekaan masih

terjebak dalam persoalan-persoalan klasik seperti lemahnya partisipasi anggota,

dan rendahnya akses koperasi terhadap sumber permodalan, pasar dan teknologi.

Dari sini timbul pertanyaannya “apa sebenarnya yang telah mampu diperbuat

oleh para pembina koperasi selama sudah lebih dari 60 tahun?”. Memang dari

masa kemasa perkembangan koperasi berfluktuatif. Pada era orde lama

sebenarnya banyak koperasi yang bagus-bagus atau koperasi-koperasi yang

dapat melaksanakan berbagai ragam usahanya untuk kepentingan pelayanan

bagi anggotanya.

Koperasi-koperasi seperti ini pada waktu itu banyak terlihat

di Kabupaten Tasik malaya, Pekalongan, Cilacap dan Purwokerto. Pada masa

orde baru, koperasi seperti itu kebanyakan sulit dijumpai lagi, padahal frekuensi

pembinaan terhadap koperasi pada masa itu dilakukan sedemikian intensif. Yang

menjadi pertanyaan adalah “bagaimana bisa terjadi kondisi seperti itu?”. Disini

perlu diperhatikan kembali anatomi koperasi sebagai badan usaha ekonomi yang

dibangun oleh anggotanya, dimiliki oleh anggota dan bekerja untuk kepentingan

anggota. Konsepsi seperti ini jelas tertuang dalam UU Nomor 12 tahun 1967,

tetapi jiwa dari prinsip dasar koperasi tersebut tidak terlihat jelas pada UU

Nomor 25 Tahun 1992.

Dari aspek eksternal pembinaan koperasi, masalah lemahnya koordinasi

dalam rangka pembinaan yang multi sektor merupakan lagu lama yang selalu

diperdengarkan kembali dapat disinyalir, hal ini terkait dengan kebijaksanaan

dasar pemberdayaan koperasi yang tidak secara tegas membagi tugas pembinaan

secara sektoral. Sehingga ada kesan semua instansi sektoral mempunyai peran

yang dominan tetapi tanggung jawab terhadap keberhasilannya kurang

diperhatikan dan tanggung jawab tersebut akhirnya hanya dilimpahkan ke alamat

Inti permasahan yang dihadapi oleh koperasi sekarang ini adalah

ketidakmampuan koperasi untuk menjadi lembaga usaha yang mampu

memberikan pelayanan kepada anggotanya dalam menghadapi kondisi

perekonomian global yang tidak berpihak kepada kelompok ekonomi lemah.

Kelemahan internal koperasi lebih diperburuk lagi dengan kondisi lingkungan

yang diciptakan oleh era globalisasi dan kebijakan makro yang tidak memberikan

kesempatan kepada mereka yang tidak dapat mengembangkan efisiensi atau

inovasi dalam berusaha. Efisiensi merupakan fungsi ekonomi yang terkait

langsung dengan inovasi teknologi dan kecanggihan manajemen informasi.

Koperasi sebagai badan usaha ekonomi yang dibentuk oleh para anggotanya

yang umumnya terdiri dari UMKM terlihat sulit untuk dapat mengembangkan

faktor kunci globalisasi tersebut (efisiensi dan inovasi).

Melihat kondisi perkoperasian di tanah air dewasa ini, sebagaimana

diungkap dan disebutkan dengan jelas dalam dokumen RPJM Nasional tahun

2004-2009, bahwa “ …Banyak koperasi yang terbentuk tanpa didasari

adanya kebutuhan/kepentingan ekonomi bersama dan prinsip

kesukarelaan dari para anggota sehingga kehilangan jati dirinya sebagai

koperasi yang otonom dan swadaya dan mandiri …………” Koperasi masih

dijadikan oleh segelintir orang/kelompok, baik di luar maupun di dalam

gerakan koperasi itu sendiri, untuk mewujudkan kepentingan pribadi

atau golongannya, yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan

kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan dan nilai-nilai luhur

dan prinsip-prinsip koperasi”, maka l,angkah pemurnian hendaknya dapat

dilakukan dengan segera oleh semua pihak yang terkait dan para pemangku

kepentingan, terutama kalangan gerakan koperasi sendiri secara serentak dan

simultan.

 Perlu dikemukakan bahwa lembaga koperasi dalam konteks ini bukan semata

mata amanat Pasal 33 UUD 1945 normatif, melainkan yang Iebih hakiki adalah

bahwa koperasi dalam berbagai hal mempunyai keunggulan dibandingkan

lembaga ekonomi lainnya, terutama pada agrobisnis agroindustri dan

pembangunan ekonomi pedesaan (position). Demikian juga lembaga koperasi

bukan satu satunya pilihan dalam mengembangkan agroindustri di Indonesia,

melainkan suatu kelebihan yang cukup penting dan sangat besar artinya dalam

mengembangkan kelembagaan koperasi, karena petani yang juga anggota

koperasi selain sebagai anggota juga sebagai pemilik (owners) dan sekaligus sebagai pemakai (users).

Dari berbagai uraian di atas dapat dikemukakan bahwa dampak antara

dari kedua kondisi tersebut adalah iklim usaha koperasi yang tidak mudah untuk

dapat dieliminir oleh kalangan UMKM sendiri. Akibatnya usaha koperasi tidak

pernah mencapai titik marginal produktivity. Dengan perkataan produktifitas

koperasi selalu berada dibawah nilai harapan produktifitas yang sesuai dengan

potensi yang dimilikinya. Tidak kondusifnya iklim usaha koperasi yang

mempengaruhi produktifitas koperasi dapat dilihat dari berbagai aspek kegiatan

usaha UMKM sebagai berikut :

   1) Rendahnya kualitas SDM

Disamping kajian dari aspek pendapatan juga perlu diperhatikan kondisi

SDM usaha mikro dan usaha kecil dari aspek pengalaman, pengetahuan

dan pendidikan mereka. Hasil pengamatan Suhartoyo di Kabupaten

Tasikmalaya (IPB 2004), seperti memperlihatkan bahwa rata-rata

pengalaman pengelola koperasi dibidang usaha yang ditekuninya relatif cukup

baik, tetapi dari aspek pendidikan dan pengetahuan tentang inovasi dibidang

produksi dan pengembangan teknologi serta, dibidang manajemen usaha

dan pemasaran relatif rendah.

  2) Kesulitan untuk mengembangkan permodalan

Rata-rata pemilikan modal koperasi dari tahun ke tahun pada indeks harga

tetap relatif rendah yaitu 114.231.647. Demikian juga pertumbuhan modal

mereka tidak banyak berubah, kalaupun ada kecenderungan sedikit

meningkat hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya inflasi. Kondisi yang

Strategi Koperasi Dalam Menghadapi Iklim Usaha Yang Kurang Kondusif (Slamet Subandi)

121

demikian nampaknya sangat wajar karena pendapatan yang diperoleh

koperasi belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga

mereka. Kecil sekali peluang bagi kelompok ini untuk menabung yang

dapat digunakan untuk menambah modal atau meningkatkan investasinya.

  3) Rendahnya kualitas teknologi

Hasil kajian Kementerian Negara Koperasi dan UKM tahun 2005 terhadap

27 koperasi contoh di 4 propinsi contoh menginformasikan bahwa nilai bobot

rata-rata teknologi produksi yang digunakan oleh koperasi baru mencapai

nilai 1,67 atau tergolong dalam kelompok pengguna teknologi tradisional.

Lebih lanjut dikatakan pengembangan teknologi produksi dari produk-produk

yang dihasilkan koperasi belum dapat meningkatkan produkfitas dan

memperbaiki kualitas produk.

4) Kelemahan akses terhadap Pasar

Kesulitan koperasi dalam membangun akses pasar lebih disebabkan oleh

adanya beberapa faktor yang belum dapat dieliminasi terutama yang

berkaitan dengan informasi. Tetapi kendala tersebut bukanlah harga mati,

karena banyak variabel-variabel pemasaran produk koperasi yang dapat

diandalkan seperti rendahnya harga jual produk koperasi yang menjadi daya

tarik bagi sebagian kalangan di pasar internasional. Rendahnya eksistensi

koperasi dalam penguasaan pasar memang lebih terlihat sebagai dampak

dari kondisi pasar yang tidak kondusif. Namun sesungguhnya kondisi pasar

yang demikian merupakan indikator dari adanya masalah pokok yang tidak

terlihat secara nyata, yaitu sistem pemasaran yang dikuasai oleh komponen

sistem yang lebih kuat, sehingga koperasi selalu hanya berperan sebagai

Price Taker (penerima harga). Dengan mengembangkan kemampuan

menangkap informasi, maka diharapkan dominansi komponen lainnya (para

pedagang besar dan eksportir) yang memiliki bargaining lebih kuat, yang

selama ini berperan sebagai price maker (pembuat harga) akan dapat

dipatahkan.

Besarnya minat pasar internasional terhadap produk-produk koperasi

di Indonesia menurut Wachidin (2001), terlihat di beberapa negara terutama di

daerah Afrika dan di negara-negara Arab. Sebagian konsumen yang

mengkosumsi produk-produk koperasi dari Indonesia ternyata tidak mengetahui

bahwa barang yang mereka beli adalah produk dari koperasi di Indonesia. Untuk

mengatasi masalah tersebut, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah

mengenalkan produk-produk koperasi tersebut dengan lebih mengembangkan

jaringan pasar dan atau mengintensifkan kegiatan promosi. Kedua kegiatan

tersebut belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh koperasi karena keterbatasan

yang ada dikalangan mereka antara lain, a) sebagian besar usaha mikro

Penutup

          Dengan memperhatikan berbagai karakter dan potensi koperasi

terutama dalam hal ketahanannya menghadapi kondisi perekonomian nasional

yang belum berpihak kepada kelopok miskin maka sudah sepatutnya koperasi

lebih diberdayakan. Kepentingan pemberdayaan koperasi terkait dengan

penggunaan modal, penggunaan bahan baku lokal, serta kemampuan penyerapan

tenaga kerja. Oleh karena itu maka dalam rangka mengatasi masalah

pengangguran dan kemiskinan pemberdayaan koperasi menjadi salah satu opsi

yang perlu diperhitungkan. Dari pemikiran yang demikian idealnya pendekatan

pembangunan sekarang ini diarahkan pada usaha mempercepat proses

pemberdayaan koperasi. 

         Untuk mengimplementasikan konsepsi tersebut dalam

bentuk program-program nyata diperlukan adanya komitmen politik yang kuat

dari semua kalangan, dengan menghilangkan terlebih dahulu kepentingan politis,

kelompok, maupun kedaerahan. Langkah kearah ini memerlukan kemampuan

untuk memberikan keyakinan kepada para pengambil keputusan agar lebih

berpihak kepada koperasi sebagai lembaga perekonomian rakyat. Namun

demikian, sejauh tidak adanya proses komunikasi politik yang langsung dibangun

dan ditumbuhkan oleh para pengambil kebijakan di pusat dan di daerah yang

berdedikasi untuk memberdayakan koperasi, maka mustahil bagi koperasi untuk

dapat berdiri sejajar dengan perusahaan besar.